Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam pembangunan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum, Kamis (02/11/2023), di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Pemerintah tidak bisa sendiri, butuh peran semua dari kita, butuh kontribusi semua dari kita, termasuk utamanya para pengusaha, para investor para CEO, dan Bapak-Ibu semuanya yang hadir di sini,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN mencapai 33 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dan tidak mungkin ditanggung semuanya oleh pemerintah. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.
“Kemarin kita rancang 20 persen itu dari anggaran APBN, yang 80 persen itu PPP atau dari private sector. Dan, yang saya senang setelah pemerintah memulai dua tahun yang lalu, pertengahan tahun ini sudah mulai swasta masuk, swasta masuk, swasta masuk, peletakan batu pertama, groundbreaking, groundbreaking, selalu terus,” ujarnya.
Presiden menambahkan, hingga saat ini banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di kawasan IKN. Namun, Presiden menyebut bahwa saat ini pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri.
“Misalnya dari Singapura kemarin 130 investor datang melihat Nusantara dan banyak yang berminat. Yang sudah letter of interest berapa, Pak, total? [Sebanyak] 320, banyak, tapi kita berikan terlebih dahulu kepada investor-investor dalam negeri,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyinggung sistem manajemen dan tata kelola Guyana, negara di Amerika Selatan yang berhasil menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Peningkatan perekonomian Guyana, kata Presiden, dihasilkan dari kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta.
“Digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN, tapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah, itu yang benar. Jangan sampai, di sini itu juga kadang-kadang swasta pengin mengatur, yang tertawa itu pasti sudah pernah mengatur. Enggak, yang benar itu silakan garap swasta, tapi pemerintah memfasilitasi dan mengatur,” tegasnya.
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. (TGH/UN)
