Beritaindonesia.id — Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memanas lantaran Presiden Donald Trump berencana untuk memblokir aplikasi TikTok yang berasal dari Tiongkok. Dengan masa depannya di AS dipertaruhkan, TikTok kini melawan dengan mengajukan gugatan untuk menantang larangan yang diusulkan Trump pada platform tersebut.
Perusahaan mengatakan presiden menandatangani perintah eksekutif 6 Agustus tanpa bukti apa pun untuk membenarkan tindakan ekstrem seperti itu, dan tanpa proses yang semestinya. TikTok mengatakan sangat tidak setuju dengan anggapan bahwa itu adalah ancaman bagi keamanan nasional AS.
Perusahaan juga merasa pemerintah secara konsisten mengabaikan upayanya untuk mengatasi masalah tersebut.Upaya itu termasuk menyimpan data pengguna AS di luar Tiongkok, di server di AS dan Singapura. Perusahaan juga menunjuk ke penghalang perangkat lunak yang membuat data pengguna TikTok terpisah dari aplikasi dan platform ByteDance lainnya.
Perlu dicatat bahwa ByteDance – perusahaan induk yang menaungi TikTok – juga mengoperasikan Douyin, yang secara efektif merupakan TikTok versi Tiongkok. Keduanya adalah aplikasi terpisah yang hanya tersedia untuk diunduh di pasar masing-masing.
TikTok juga mencatat sebagian besar personel utamanya, termasuk CEO dan kepala petugas keamanannya, adalah orang Amerika yang berbasis di AS, membuat mereka tidak tunduk pada hukum Tiongkok.
Dalam kasus melawan balik ini, TikTok menuduh Trump menyalahgunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Undang-undang tersebut mengizinkan presiden untuk membatasi perdagangan selama keadaan darurat nasional.
