Beritaindonesia.id,JAKARTA– Amerika Serikat (AS) melalui kantor perwakilan perdagangannya di World Trade Organization (WTO), yakni US Trade Representative (USTR), mengeluarkan Indonesia dan beberapa negara lainnya dari kategori negara berkembang. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, itu adalah keputusan yang wajar.
Sebab pendapatan perkapita pertahun Indonesia saat ini sudah berada di atas USD 4 ribu. “Karena Indonesia kan selama ini sudah masuk sebagai negara berpendapatan menengah, jadi ya memang harus terus meningkatkan competitiveness kita saja,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2).
Kendati demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari keputusan AS itu menimbulkan konsekuensi pada Countervailing Duties (CVD). Tapi dia menjelaskan, selama ini hanya lima komoditas yang menikmati fasilitas CVD.
“Jadi, sebetulnya enggak terlalu besar sekali pengaruhnya kepada perdagangan kita (keputusan AS tersebut),” katanya.
Sementar itu, mengenai hilangnya Generalized System of Preference (GSP), Sri Mulyani menuturkan, sejauh ini memang belum banyak produk yang menikmati fasilitas ini. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2019, Indonesia hanya memanfaatkan 836 produk dari 3.572 pos tarif yang berhak mendapatkan fasilitas GSP.
Kadin Dorong Negosiasi Dagang
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, keputusan AS itu akan mempengaruhi daya saing produk Indonesia. Atas dasar itu, pihaknya meminta pemerintah dapat melakukan lobi dagang secara bilateral.
“Negosiasi tarif secara bilateral dinilai akan memungkinkan keuntungan perdagangan Indonesia tetap bertahan,” ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (24/2).
Lebih lanjut Rosan mengatakan, pada saatnya nanti Indonesia memang akan diakui sebagai negara maju. Maka dari itu, pemerintah perlu memikirkan sedari dini langkah-langkah yang dapat mendukung pasar produk Indonesia di luar.
“Dari sisi dunia usaha sudah mengantisipasi juga. Kami tahu suatu saat akan diakui sebagai negara maju,” tutur Rosan. (jpc)
