Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025, dengan fokus pada penguatan sektor industri padat karya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, salah satu perhatian utama pemerintah adalah sektor tekstil dan produk tekstil yang saat ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari USD2 miliar.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain dan juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang sudah dilakukan. Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang di-dumping melalui tindakan anti-dumping. Pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas, di mana ini akan dilakukan percepatan,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga mendorong agar sektor padat karya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut dilakukan agar berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif bisa segera diberikan.
Sedangkan dalam rangka menjaga daya saing industri, pemerintah turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit investasi dengan subsidi bunga 5 persen untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas dalam waktu dekat. Menurut Luhut, saat ini tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DEN telah bekerja sama untuk mempersiapkan masalah deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian bisa segera diumumkan langkah-langkah. Artinya tidak akan mengurangi rekomendasi-rekomendasi yang itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik. “Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang sangat jelas dan sangat baik mengenai masalah deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengurangi korupsi, akan membuat lebih efisien, dan akan membangun ekosistem perekonomian kita lebih bagus,” tutur Luhut. (BPMI Setpres)
