Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 April 2025. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani yang turut serta dalam pertemuan tersebut mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
“Tadi kita makan siang dengan Presiden dan Presiden minta makan bareng tadi sama saya dan kawan-kawan. Jadi kami menemani makan siang Presiden,” ucap Ahmad Muzani.
Salah satu poin yang menjadi topik pembahasan Presiden, menurut Ketua MPR yakni evaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMN. Evaluasi ini menjadi bagian dari penilaian dan upaya untuk memastikan BUMN menjadi institusi yang kuat dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
“Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja badan usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya,” jelas Ketua MPR.
Menurutnya, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja penyelenggara di tubuh BUMN. Hal tersebut termasuk BUMN yang bergabung dalam Danantara agar mampu memberi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional.
“Di sisi lain yang diharapkan sama masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara termasuk yang bergabung dalam Danantara bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait kelanjutan upaya penanganan warga Palestina yang terdampak konflik, khususnya di wilayah Gaza.
“Yang ada dalam pikiran beliau adalah bagaimana ketika Palestina Merdeka itu, orang-orang yang mengalami trauma perang, anak-anak, perempuan, wanita, orang-orang yang cacat itu bisa segera pulih dan bisa kembali ke Tanah Airnya,” ungkap Ketua MPR.
Presiden, kata Ketua MPR, juga menaruh perhatian khusus terhadap para tenaga medis dan tenaga pendidik asal Palestina. Ia menilai mereka harus dibantu untuk memulihkan trauma dan meningkatkan kapasitas profesional agar siap berkontribusi dalam pembangunan masa depan Palestina.
“Sehingga ketika Palestina dinyatakan bebas dari peperangan, maka dia bisa kembali ke Tanah Airnya di Palestina untuk bersama-sama membangun masa depan Palestina,” lanjutnya. (BPMI Setpres)
