Beritaindonesia.id, JAKARTA– Insentif bagi tenaga kesehatan masih belum sepenuhnya disalurkan. Verifikasi data menjadi kendala utama. Meskipun demikian, pemerintah memastikan anggarannya sudah siap untuk dicairkan. Tinggal menunggu validasi nama-nama tenaga kesehatan yang akan menerima insentif kemudian langsung dicairkan.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pada prinsipnya Kemenkeu sudah menetapkan DIPA untuk kemenkes sebesar Rp 5,6 triliun plus Rp 60 miliar untuk santunan kematian. Rp 1,9 triliun di antaranya digunakan untuk membayar insentif tenaga kesehatan di pusat atau swasta. selebihnya, Rp 3.7 triliun untuk tenaga kesehatan di daerah.
Sebagian insentif sudah dicairkan. ’’Data Kementerian Kesehatan, 1.205 tenaga kerja kesehatan yang di pusat sudah mendapatkan pencairannya sebesar 10.450.000,’’ urainya kemarin (3/6). Terutama para nakes yang bertugas di wisma atlet dan pulau Galang.
Saat ini, tuturnya, kemenkes sedang memverifikasi 19 RS dan unit pelaksana teknis yang membawahi para nakesnya. Nilainya mencapai Rp 4,115 miliar. anggarannya sudah dialokasikan, tinggal menunggu eksekusi dari kemenkes. Begitu pula verifikasi untuk 110 RS dan UPT di daerah. Kemenkeu mendorong agar pembayaran bisa dipercepat.
Pihaknya masih menunggu rincian masing-masing RS di daerah. karenma Kemenkes masih perlu memverifikasi data-data para nakes. Hingga saat ini, sudah ada 56 RSUD di daerah yang telah menyampaikan usulan dan sedang diverifikasi Kemenkes. Ketika verifikasi sudah klir, maka insentif bisa langsung dicairkan.
Sementara itu, penyaluran bansos untuk Covid-19 sudah dipastikan bakal diperpanjang sampai Desember dengan sejumlah penyesuaian. Tidak hanya nilainya yang berkurang separo, namun metode penyalurannya juga diubah. Yakni menggunakan sistem penyaluran secara non tunai. Tidak lagi dirupakan bansos sembako.
Ani menuturkan, pihaknya sudah berbicara dengan Mensos mengenai skema penyaluran berikutnya. ’’Apakah menggunakan perbankan, atau kombinasi perbankan dengan Pos,’’ lanjut Ani, sapaan Sri Mulyani. Itu adalah bansos Covid-19 di Jabodetabek dan non-Jabodetabek.
Berbeda dengan BLT desa yang sudah berbentuk uang tunai. Harapannya, bansos tersebut bisa menciptakan permintaan terhadap barang-barang yang kemudian bisa mendukung pemulihan ekonomi. Pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Mensos atau menko PMK untuk memastikan skema modalitas tersebut.
Terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulut Steaven Dandel menganggapi, saat ini ada sekitar 2160 petugas medis, yang melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19. Dandel juga mengatakan, petugas medis tersebut tersebar di 17 rumah sakit yang ada di Bumi Nyiur Melambai.
“Dengan total perincian ada 67 dokter spesialis penyakit dalam, 3 dokter spesialis paru, 61 dokter spesialis anak, 35 dokter spesialis anestesi, 215 dokter umum, 1.623 perawat, 104 analis laboratorium dan 59 orang radiografer,” ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, Debbie Kalalo mengatakan dalam menunjang kesejahteraan tenaga medis, Pemprov menyediakan anggaran sekitar 1,5 miliar untuk membiayai tunjangan tenaga medis, yang tidak tercover oleh insentif dari APBN.
“Namun itu baru yang ada di internal Dinkes, sehingga masih akan dikaji lagi, sebab hingga saat ini kita masih menghitung berapa banyak yang sudah tercover APBN dan belum,” jelas dia.
Kalalo mengatakan, khusus insentif APBD teknis pembayarannya dilakukan deng menghitung jam dan hari kerja, sehingga pembayaran insentif tetap proposional, sesuai dengan kinerja, yang saat ini sudah berjalan pembayarannya.(jpg/fajar)
