Fajar.co.id, Jakarta — Tantangan pemenuhan kebutuhan pangan kedepan semakin kompleks, sehingga perlu kebijakan-kebijakan yang tepat,” demikian dikatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Ditambahkan SYL, setiap tantangan harus dihadapi dengan strategi/jurus yang spesifik, agar dapat dikelola menjadi peluang yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, terutama di daerah yang rentan rawan pangan. Dalam hal ini termasuk perubahan iklim ekstrim dan dinamika ekonomi di tingkat global, regional, maupun nasional.
SYL yang juga Ketua Harian DKP mengungkapkan, anomali perubahan iklim, terjadinya beberapa bencana alam di Indonesia, serta penyebaran penyakit Covid-19 perlu menjadi perhatian serius dan ditetapkan strategi mitigasi agar tidak berdampak terhadap penyediaan pangan nasional.
“Dalam situasi ini, 267 juta jiwa masyarakat harus dapat dijamin pemenuhan kebutuhan pangannya,” lanjut SYL.
Untuk itu, pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengetahui kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok di daerah masing-masing, serta melakukan langkah tepat jika ada masalah.
Sebelumnya, Anggota Pokja Pemberdayaan Masyarakat DKP sekaligus Ketua HKTI, Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, salah satu tantangan kedepan adalah semakin berkurangnya lahan pertanian akibat dikonversi yang mengancam keberlanjutan produksi pangan.
“Lahan-lahan pertanian harus kita pertahankan, karena itu saya meminta pimpinan daerah dan dinas ketahanan pangan menjaga agar konversi lahan dapat dikendalikan,” tegasnya.
Menurut Moeldoko, setidaknya ada 5 tantangan pembangunan ketahanan pangan kedepan, yaitu konversi lahan, suplai and demand komoditas pangan yang belum berimbang, pemanfaatan teknologi, manajemen usahatani dan pemasaran hasil.
“Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah, petani harus menerapkan teknologi dan benih-benih unggul yang produktivitasnya tinggi,” ujarnya.
Moeldoko juga mengajak semua pihak, merubah mainset petani, bahwa bertani tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan atau menjadi kaya, namun bertani adalah untuk kehidupan.
Dalam laporannya, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi yang juga Sekretaris DKP menyampaikan bahwa rakor DKP merupakan forum yang mempertemukan lembaga pemerintah, pakar dan praktisi pangan serta penggerak LSM di sektor pangan dan pertanian untuk bersama-sama menganalisasi situasi ketahanan pangan dan gizi. Kebijakan sistim logistik pangan nasional juga menjadi pembahasan dalam forum ini.
Selain itu, untuk merumuskan kebijakan, program dan lokasi prioritas intervensi untuk mengakselerasi pencapaian target ketahanan pangan dan gizi nasional.
Rakor dihadiri pokja teknis, pokja ahli, dan pokja pemberdayaan DKP, sekretaris DKP Provinsi, para ketua asosiasi di bidang pangan, perwakilan Bank BUMN, dan pejabat dari K/L terkait pembangunan pangan dan gizi. (rls)
