Beritaindonesia.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 Hijriyah.
Mendagri menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.
Salah satu fokus utama adalah perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan pasar tumpah yang berpotensi menghambat arus lalu lintas.
“Kami sudah meminta sejak bulan lalu agar jalan-jalan yang berlubang atau rawan banjir segera diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlambatan perjalanan,” ujar Mendagri, Kamis (20/3/2025).
Ia mengapresiasi sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang telah mengambil langkah strategis, seperti menutup sementara pangkalan yang berpotensi menghambat lalu lintas selama puncak arus mudik.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan dikompensasi oleh pemerintah daerah untuk menjaga kesejahteraan para pekerja.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti kesiapan pelabuhan dan bandara, terutama di wilayah kepulauan dan Indonesia bagian timur.
Pemerintah telah meminta agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan muatan yang berisiko membahayakan keselamatan penumpang.
“Jangan sampai terjadi insiden seperti peristiwa Danau Toba. Ketersediaan alat keselamatan, termasuk pelampung, harus dipastikan,” ujar Mendagri.
Dalam rangka menjaga keamanan di tempat wisata selama libur lebaran, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Polri, TNI Angkatan Laut, serta tim pengamanan pantai guna mengantisipasi potensi kerumunan dan risiko kecelakaan di daerah rawan ombak besar.
Sementara itu, terkait stabilitas pangan, Mendagri memastikan bahwa pasokan beras, jagung, serta daging ayam dan telur dalam kondisi aman. Namun, ia mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti cabai, gula pasir, dan minyak goreng.
“Kami berterima kasih kepada Satgas Pangan Polri serta Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang telah menindak distributor minyak goreng yang menyalahi aturan,” ujar Mendagri.
Mendagri juga menegaskan bahwa Lebaran tahun ini menjadi ujian pertama bagi 503 kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.
Ia meminta mereka untuk bekerja keras guna memastikan kelancaran perayaan lebaran di wilayah masing-masing.
“Kepala daerah harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek kesiapan infrastruktur, distribusi pangan, dan keamanan. Ini adalah momen penting untuk membuktikan kinerja mereka kepada masyarakat,” ujar Mendagri.
(ndt/hn/nm)
