Beritaindonesia.id,JAKARTA– Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah akan kewalahan jika sampai memutuskan lockdown atau karantina wilayah di tengah pandemi wabah virus Corona.
Doni mengungkapkan, kewalahan yang akan dihadapi tim-nya adalah untuk mendistribusikan anggaran-anggaran ke daerah-daerah yang melakukan lockdown atau karantina.
“Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah. Mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia,” ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (6/4).
Menurut Doni, karena jika sampai lockdown, maka pemerintah diwajibkan untuk menanggung semuanya. Seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
“Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Doni juga menuturkan, bisa dibayangkan bagaimana nasib orang miskin seperti buruh kasar yang harus kerja harian. Mereka akan tidak punya penghasilan sama sekali jika lockdown diberlakukan. Sehingga ini menjadi tanggungan dari pemerintah.
“Kalau lockdown atau karantina wilayah diberlakukan, maka bagaimana mereka bisa bergerak. Jadi kebijakan yang dibuat di satu sisi. Pasti ada satu sisi lain yang kurang bagus,” katanya.
Oleh sebab itu saat ini yang terbaik dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan social dan physical distancing. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Korona di Indonesia ini.
”Saya yakin kita bisa menghadapi Covid-19 ini jauh lebih baik dibandingkan nengara-negara lain,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya blak-blakan soal alasan tak memutuskan lockdown sebagai upaya mencegah penyebaran virus Korona karena akan mengganggu perekonomian di Indonesia. Sehingga pemerintah tidak memutuskan opsi tersebut.
“Lockdown itu apa sih? Orang enggak boleh keluar rumah, transportasi harus semua berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu,” kata Jokowi.
“Kita ingin tetap aktivitas ekonomi ada, tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing itu yang paling penting,” sambungnya.
Oleh karena itu, Jokowi lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan skema PSBB ini, aktivitas perekonomian tetap berjalan, tetapi tetap ada sejumlah pembatasan demi mencegah penyebaran Covid-19.
Misalnya penerapan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah di daerah yang rawan. Masyarakat yang terpaksa keluar rumah juga diingatkan untuk disiplin menjaga jarak satu sama lain. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan.
