Beritaindonesia.id, JAKARTA– Desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan perppu pembatalan UU Cipta Kerja dianggap bakal sia-sia. Sebab, selama ini justru Jokowi yang mendesak agar penyelesaian UU tersebut dipercepat.
Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan, perppu hanya bisa dikeluarkan jika ada kegentingan yang merupakan penilaian subjektif presiden. ’’Padahal, kita tahu bahwa Pak Jokowi sendiri yang menyebut (omnibus law) di pidato pelantikannya kok,’’ lanjut Bivitri.
Bivitri menyatakan, dari segi proses legislasi, penyusunan UU Cipta Kerja jelas melanggar. Apalagi setelah beberapa anggota Baleg DPR mengakui bahwa draf UU Cipta Kerja belum final dan masih dirapikan.
Menurut Bivitri, seharusnya yang disetujui dalam sidang paripurna adalah draf yang betul-betul final. Tidak perlu dirapikan lagi. Bahkan, saat menyampaikan pandangan umum dalam paripurna, fraksi-fraksi harus yakin bahwa yang mereka beri pandangan itu sudah selesai dibahas.
’’Seandainya ini mau dipermasalahkan dan diuji karena prosesnya yang salah, menurut saya ini akan sangat kuat,’’ ungkap Bivitri kepada Jawa Pos Jumat (9/10).
Sementara itu, meski Presiden Jokowi telah meluruskan disinformasi terkait dengan UU Cipta Kerja, kalangan buruh belum puas. Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyo menyebutkan bahwa langkah Jokowi tak akan membuat buruh tenang.
’’Masalah ini akan selesai kalau draf final UU itu dipublikasikan, disampaikan,’’ tegasnya dalam diskusi virtual kemarin (10/10).
(Fajar)
