SIANTAR – Bakal Calon Bupati (Bacabup) Kabupaten Simalungun Muhajidin Nur Hasim, menyampaikan komitmennya untuk melakukan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Bang Hasim, sapaan akrab Muhajidin Nur Hasim menjelaskan, peningkatan kualitas pendidikan yang dimaksud adalah mulai dari bagaimana peningkatan mutu pengajaran melalui peran guru, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana sekolah, dan pemerataan akses sekolah khususnya di daerah pedalaman.
“Banyak hal yang mesti harus kita benahi untuk sektor pendidikan, tujuannya untuk peningkatan SDM masyarakat Simalungun,” kata Bang Hasim kepada awak media, Sabtu (14/03).
Hal tersebut disampaikan Bang Hasil atas dorongan dan motivasi para pegiat pendidikan di Simalungun yang meminta dan berharap langsung kepada Bang Hasim untuk menuntaskan problem pendidikan.
“Kami sering kali melakukan diskusi-diskusi kecil dengan para aktivis mahasiswa dan para pegiat pendidikan. Banyak masukan dan catatan penting untuk menata pendidikan di Simalungun ke depan,” ungkapnya.
Selain itu, Bang Hasim juga menyampaikan bahwa, kunci kemajuan daerah salah satunya dilihat dari kualitas SDM masyarakatnya. Menurutnya, persaingan global di era digital sekarang harus ditopang dengan skill dan SDM masyarakat yang mumpuni.
“Jika kualitas pendidikan di Simalungun meningkat, tentu akan berdampak terhadap jumlah angka pengangguran. Kita benahi dulu sistem pendidikannya baru kita berbicara soal angkatan kerja,” tegasnya.
Beberapa masukan dari para aktivis pendidikan beberapa waktu lalu, Bang Hasim juga mengungkapkan, problem pendidikan di Simalungun saat ini salah satunya adalah kekurangan tenaga pengajar dan kesejahteraan guru honorer juga masih menyelimuti problem pendidikan di Simalungun.
Oleh sebab itu, Bang Hasim menegaskan, bahwa ke depan pemerintah daerah harus benar-benar mengkaji betul bagaimana kondisi pendidikan di daerah dan mengalokasikan anggaran pendidikan sebagai prioritas dan tepat sasaran.
Bang Hasim juga menambahkan, anggaran pendidikan yang dari murni APBD atau PAD ditambah dengan dana transfer dari pusat harus bersentuhan langsung dengan program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas, bukan habis untuk belanja pegawai saja.
“Harus ada proporsi anggaran yang tepat untuk program peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terpenting adalah semua pihak harus bersinergi untuk menuntaskan problem daerah,” tandasnya.
